Awas krismon lagi

diambil dari kompas
Selasa, 25 November 2008 | 19:00 WIB

JAKARTA, SELASA - Krisis ekonomi di tahun 1998 lalu, diyakini akan kembali terulang pada tahun 2009. Gejala-gejalanya sudah ada, akhir tahun akan banyak perusahaan yang menyatakan bangkrut serta nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang terus menurun. PHK tak bisa dihindari.

"Perlu diingat, Soeharto jatuh saat rupiah berada di level 16.000 ketika itu. Situasi sekarang memang makin mengkhawatirkan, sama seperti tahun 1998. Gejalanya sudah terasa, PHK sudah mulai dilakukan, pesana-pesanan dari luar negeri sudah berkurang dan tidak bisa mengandalkan pasar di dalam negeri," ujar Ketua Komite Fiskal Kadin, Bambang Susatyo dalam diskusi yang diadakan di DPR, Selasa (25/11).

Kadin, kata Bambang, berharap penuh kepada para pelaku politik yang ada saat ini untuk bisa bersama-sama mencari solusi agar negara bisa keluar dari krisis. Termasuk, mendorong kepada pemerintah terkait rencana menurunkan harga BBM secara signifikan. Rencana pemerintah yang akan menurunkan harga BBM dengan angka Rp 500 masih jauh dari harapan. Harusnya, yang moderat adalah untuk premium penurunannya sebesar Rp 1.500 dan untuk solar Rp 1.000. Ini harus dilakukan dalam upaya untuk menggerakkan daya beli masyarkat yang makin menurun sekarang ini," papar Bambang.

Ia tidak memungkiri bila pemerintah sudah melakukan penurunan terhadap suku bunga. Namun, yang diminta bagi kalangan dunia usaha sebetulnya penurunan bisa sampai 8,5 persen. "Turunnya harusnya secara signifikan. Karena apabila dunia usaha hancur, maka secara politik Pemilu 2009 nanti, tidak akan semarak seperti Pemillu 2004. Para pelaku politik harus sama-sama membangun APBN yang pro rakyat. Kalau ekonomi tak bagus, rakyat akan jadi pragmatis dan suara yang akan diberikan tidak akan realistis lagi," ungkapnya.

Hasto Kristianto, politikus dari PDI Perjuangan mengungkapkan, dalam proses APBN 2008-2009 menjadi penggelembungan ekonomi politik, seakan menjadi politik image saja. Pemerintah mengalami kesulitan bahkan sudah ada rencana untuk mempersiapkan revisi APBN yang sebelumnya belum dilakukan.

"APBN sebagai stimulus fiskal, secara politis gagal. Ini membuat pesimisme kami atas usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam perbaikan masalah ekonomi. Tidak ada konsistensi kebijakan yang bisa diterapkan oleh pemerintah sekarang ini," ujar Hasto.

Ditinjau dari struktur anggaran, jelasnya, masih sangat bergantung pada ekonomi global, tidak ada keinginan pemerintah melakukan renegoisasi dalam upaya untuk bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja. "Kami mengusulkan defisit di 0 kan saja dulu. Jalan-jalan keluar negeri, tidak usah dulu. Pembangunan yang tidak penting, tak usah dilakukan. Dan kami mengusulkan agar BLT dihapus," kata Hasto.

"Jangan sampai, rakyat di saat kondisi ekonomi yang susah, malah diajarkan menjadi pengemis. Lebih baik dialokasikan untuk padat karya membangun usaha-usaha kecil untuk rakyat," tambah Hasto.